uu 25 2009. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik. uu 25 2009

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan. Dalam perkembangan paradigma terkini pelayanan publik, yaitu adanyaPelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Regulatory Compliance System Document Management System Konsultasi Hukum. (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 50 UU Persaingan ini. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Kendala tsb disebabkan oleh belum dikeluarkan Peraturan pemerintah mengenai ruang lingkup, mengenai sistem pelayanan terpadu, mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan, mengenai. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. pada UU No. 25 Tahun 2009 (UU) yang berisi tentang pelayanan publik adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki status perlaku berlaku. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG. 1K views. UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah. AD Premier 9th floor, Jl. Hai Kito • 652 views. . Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 2009/ No. Masyarakat. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Hak. Tempat Penetapan. 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang saat ini berlaku sudah berusia sekitar 13 tahun. kitab suci atau simbol keagamaan. doc Untuk Nanti. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha. 4. 99 uu nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik. KETENTUAN UMUM 2. 2009/ No. Berlaku: 22 Juni 2009; Sembunyikan. 18 Juli 2009. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk. 2009. Peraturan Pemerintah No. Tahun. [email protected][email protected] Legal Analysis Pusat Data Premium Stories. 0. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27 Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. Tutup. 39, LN. Muslimin B Putra (Asisten ORI Sulsel) Pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan. Masih Berlaku. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 (UU/2009/23) (2009) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Kesimpulan Secara Umum konsep penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,mulai dari asas – asas penyelenggaraan pelayanan publik,standar pelayanan untuk melayani masyarakat,sistem informasi untuk memudahkan dalam proses melayani masyarakat,pengawasan. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU No. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 20 TAHUN 2003 (SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL) Info Terkini. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Asas pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. Sign inAsas pelayanan publik. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. ID] - Database Peraturan Perundang-undanganUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. a. 25. UU bertentangan dengan UUD Tahun 1945 UU tidak berlaku karena telah diganti/dicabut dengan UU baru NO. satuan kerja unit pelayanan publik. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. LATAR BELAKANG. 35/2009. Therefore, it was issued Law No. 3 Tahun 2003 Tentang. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara. 4959, LL SETNEG : 59 HLM. Undang-undang No. PERMENKES Nomor 44 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. badan usaha jalan tol untuk jalan tol. ARTIKEL • Senin, 03/02/2020 • Umi Salamah. 1. Jadwal Kegiatan Sidang II DPRD Provinsi NTB. 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. UU. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014PP No 61 Tahun 2010 (Pelaksanaan UU KIP) PP No 96 Tahun 2012 (Pelaksanaan UU Pelayanan Publik) PP No 28 Tahun 2012 (Pelaksanaan UU Kearsipan) PERATURAN MA. PRESIDEN REPUE3ili4. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun. 5067, LL SETNEG : 25 HLM. UU No. pelayanan publik; b. id : 18 HLM. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009UU No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Regulasi Undang - Undang UU No 25 Tahun 2009. UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (UU/2009/28) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 26. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita. PKPA. 25/2009 tentang Pelayanan Publik tentunya yang menjadi kebijakan dasar adalah UUD 1945, akan tetapi konstitusi tersebut pulalah yang memberikan konsekuensi bahwa penentu kebijakan adalah program pemimpin tertinggi bangsa ini, jadi dapat juga dikatakan kebijakannya dalam Undang-Undang pelayanan publik berasal dari janji-janji. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik: UU: 32: 2009: Lain - Lain: UU No. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. EVALUASI UU 25 TAHUN 2004 Semarang, 16 Mei 2013 Oleh: Dida H. 26 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Pasal 25 Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui: a. Tahun. Hubungan Antar Peraturan. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 68). Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-undang (UU) NO. NOMOR 24 TAHUN 2009 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana. Sayangnya pelaksanaan pelayanan publik menurut UU No 25 Tahun 2009 masih memiliki beberapa kendala. Isi. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka pencapaian target RPJMN tahun 2015 – 2019. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang No. 25/2018 Perubahan Terakhir: Permen ESDM No. 118 , TLN NO. 96, LN. TANGGAL : 13 JANUARI 2009 - 4 - 5. Tanggal Pengundangan: Tuesday, June 29, 2021. Judul Asli: UU-No-25-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik. 2K views. dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam. Immanuel Yosua • 1. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 25 Maret 2009: Tanggal Pengundangan: 25 Maret 2009: Sumber: LN 2009 (62): 11 hlm: Lokasi: Jakarta: Subyek: MENJADI UNDANG-UNDANG - PERPAJAKAN - TATA CARA - KETENTUAN UMUM - UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 - PERUBAHAN KEEMPAT - PENETAPAN. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 52 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. Tanggal mulai berlaku. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 25: Tahun. 2009/ No. Previous: Previous post: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2o2o Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. UNDANG-UNDANGNOMOR 25 TAHUN 2004tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-UndangPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. bahwa membangun. Karenanya, perlu dilakukan perubahan agar aturan yang ada sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat saat ini. Sign in. d Pasal 33 Proporsi Akses dan Kategori Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Berjenjang Pasal 34 – Pasal 39. (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara. 26. Kementerian PANRB menilai perlu pembaruan agar sistem pelayanan lebih dinamis. 21. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Unduh file lampiran. NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat m. PKPA. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 . RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK UU no. UU No. 20 Tahun 2003 d. Hits : 166007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 1. 2009. Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Ruang Lingkup Pelayanan Publik Pasal 3 - Pasal 10 Sistem Pelayanan Terpadu Pasal 11 – Pasal 21 Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Pasal 22 s. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika:. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 Ahmad Dzikri Pratama (NIM : 07011281823083) Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Abstrak Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dideinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan,baik dalam bentuk. peraturan. 25/2009. Penyelenggara. TB Simatupang No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. PRESIDEN REPUE3ili4. 504. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. rtf Author: user Created Date:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. U. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980, Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Standar. (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas. PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK 4. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :. 25, LN. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun dalam perkembangannya, UU 32/2009, salah satu UU yang terdampak sejak terbitnya UU No. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. 25. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berlaku: 30 Oktober 2012. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berbeda dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sebelumnya, pada penyelenggaraan UU 25/2009 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pelayanan Publik. Dicabut sebagian dengan : UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2002 c. UU No. PUU/Tanggal No LN-TLN TENTANG STATUS Diundangkan 356 UU 41 - 2009 149-5068 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - 14-10-2009 357 UU 42 - 2009 150-5069 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun Mengubah UU 8/1983, 15-10-2009 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan. 2023/No.